13179. ADA 18 DAN 4 TUNTUTAN MAHASISWA KEPADA PRESIDEN

 

 

ADA 18 DAN 4 TUNTUTAN MAHASISWA KEPADA PRESIDEN

Oleh: Drs. H.M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Kaharuddin mengatakan.

 

Bahwa  ada 18 tuntutan dari BEM SI.

Yang belum dijawab pemerintah.

 

1.      Ada 12 tuntutan.

Saat aksi 7 tahun.

Pemerintah Jokowi.

Pada 21 Oktober 2021.

 

2.      Ada 6 tuntutan.

Saat aksi penundaan Pemilu 2024.

Pada 28 Maret 2022.

 

Hingga kini 18 tuntutan.

Belum terjawab.

 

BEM SI bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Moeldoko.

Oktober 2021.

 

 

Pada 28 maret 2022.

Ada 6 tuntutan menolak penundaan pemilu.

Sampai Presiden.

 

Harus fokus pada visi, misi.

Dan janji kampanyenya.

 

Total 18 tuntutan mahasiswa.

Belum terjawab," kata Kahar.

 

Senin (11/4/2022).

BEM SI membawa 4 tuntutan baru.

 

Ada 4 tuntutan BEM SI.

Pada 11 April 2022, yaitu:

 

1.      Mendesak dan menuntut wakil rakyat.

Agar mendengarkan.

 

Dan menyampaikan aspirasi rakyat.

Bukan aspirasi partai.

 

2.      Mendesak dan menuntut wakil rakyat.

Untuk menjemput aspirasi rakyat.

 

Seperti aksi massa yang dilakukan berbagai daerah.

 

Dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

 

3.      Mendesak dan menuntut wakil rakyat.

Untuk tidak mengkhianati konstitusi Negara.

 

Dengan melakukan amandemen.

 

Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024.

Atau masa jabatan 3 periode.

 

4.      Mendesak dan menuntut wakil rakyat.

Untuk menyampaikan kajian.

 

Disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden.

 

Yang sampai saat ini belum terjawab.

 

 

Ada 6 tuntutan BEM SI.

Pada  28 Maret 2022, yaitu:

 

1.      Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi.

Bersikap tegas menolak.

Dan memberi pernytaan sikap.

Terhadap penundaan Pemilu 2024.

Atau masa jabatan 3 periode.

Karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.

 

2.      Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi.

 

Untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN.

 

Termasuk dengan pasal bermasalah.

 

Serta dampak yang ditimbulkan.

 

Dalam aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

 

 

3.      Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok

Dan kelangkaan minyak goreng.

 

Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga.

 

Dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

 

4.      Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas.

 

Para mafia minyak goreng.

Dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

 

 

5.      Mahasiswa menuntut penyelesaian konflik agraria.

 

6.      Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden.

 

Berkomitmen penuh menuntaskan janji kampanye.

 

Dalam sisa masa jabatannya.

 

 

 

Ada 12 Tuntutan BEM SI.

Pada 21 Oktober 2021, yaitu:

 

1.      Menuntut dan mendesak pemerintah.

 

Untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

 

Untuk membatalkan UU 11/2020.

Tentang Cipta Kerja.

 

 

2.      Menuntut dan mendesak pemerintah.

 

Untuk memperbaiki.

Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Yang masih relatif rendah.

 

3.      Menuntut dan mendesak pemerintah.

 

Untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri.

 

Tanpa menjadikan utang luar negeri.

 

Sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

 

 

4.      Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya.

Sesuai amanat konstitusi.

 

Dan menjamin keamanan tiap orang atas hak berpendapat.

 

Dan dalam mengemukakan pendapat.

 

Serta hadirkan evaluasi dan reformasi.

Dalam  tubuh Institusi Polri.

 

 

5.      Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan.

Tidak tebang pilih.

Dan tuntaskan HAM masa lalu.

 

6.      Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Batalkan TWK.

Hadirkan Perppu atas UU KPK 19/2019.

Serta kembalikan muruah KPK.

Sebagai realisasi anji Jokowi .

Dalam agenda pemberantasan Korupsi.

 

 

7.      Menuntut pemerintah untuk memberi afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun.

 

Dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun.

Untuk diprioritaskan kelulusannya.

 

Serta mengangkat langsung guru honorer.

Yang berusia di atas 50 tahun.

 

8.      Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan.

Segi peningkatan kualitas guru Indonesia.

Serta pemerataan sarana.

 

Dan infrastruktur penunjang pendidikan.

Di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

9.      Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.

 

10.               Mendesak Presiden Jokowi.

 

Untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Untuk membatalkan UU 3/2020.

Tentang Minerba.

 

 

11.               Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energy.

Dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor.

Ke energi baru terbarukan.

 

12.               Penegasan UU pornografi.

Sebagai regulasi hokum.

Untuk menanggulangi konten pornografi /

Yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

 

(Sumber Tribun)