.png)
HAK ANGKET DPR BAGI PRESIDEN PEMILU TAK BATAL
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Mahfud MD jelaskan.
Bahwa KPU dan Bawaslu.
Tak bisa diangket.
Minggu, 25 Februari 2024.
Ia tegaskan.
Hak angket DPR.
Bisa dilakukan pada pemerintah.
Terkait:
1)
Kebijakan.
2)
Anggaran.
Mahfud MD ungkap
1)
Hak angket sesuai konstitusi.
2)
DPR punya hak angket.
Hak angket DPR.
Hak DPR melakukan.
1)
Angket.
2)
Pemeriksaan.
3)
Penyelidikan.
Pada kebijakan pemerintah.
1)
Hak angket bukan untuk Pemilu.
2)
Tak ubah keputusan KPU.
3)
Tak ubah keputusan MK.
4)
Hak angket punya jalur tersendiri.
Dalam hak angket
1)
Untuk cek kebijakan.
2)
Penggunaan anggaran.
3)
Penggunaan wewenang.
4)
Bisa terkait KPU.
5)
Bisa terkait pemilu.
6)
Pemerintah diperiksa terkait pemilu.
Kebijakan pemerintah terkait Pemilu.
Boleh diperiksa hak angket DPR.
Hak angket DPR.
Boleh periksa pemerintah.
Terkait pemilu.
(Sumber Mahfud MD)
