.png)
SEJARAH HAK ANGKET DPR BAGI SEMUA PRESIDEN
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Tahun 1950.
Era Presiden Sukarno.
Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
R. Margono Djojohadikusumo usul.
Agar DPR pakai hak angket.
Selidiki penggunaan devisa.
Oleh pemerintah.
UU Pengawasan Devisen tahun 1940.
Tahun 1955.
Kabinet hasil Pemilu terbentuk.
Nasib angket DPR tak jelas.
Tahun 1980.
Era Presiden Soeharto.
Sidang Pleno DPR 21 Juli 1980.
DPR gulirkan hak angket.
Tak puas atas jawaban.
Soeharto dan Mensesneg Sudharmono.
Kasus H Thahir dan Pertamina.
Panitia angket 20 orang.
1)
14 FPDI.
2)
6 FPP.
Hak angket ditolak.
Sidang Pleno DPR.
Tahun 2000.
Era Presiden Gus Dur.
Gus Dur bubarkan parlemen.
Disambut hak angket DPR.
1)
Kasus Bulog.
2)
Sumbangan Sultan Brunei.
Tahun 2001.
DPR buat beberapa hak interpelasi.
Presiden Gus Dus dimakzulkan.
Diganti Wakil Presiden.
Megawati Soekarnoputri.
Tahun 2002.
Era Presiden Megawati.
Hak angket DPR.
1)
Dana nonbujeter Bulog Rp40 miliar.
Tahun 2009.
Era Presiden SBY.
Hak angket DPR.
1)
Kasus kapal tanker Pertamina.
2)
Kasus BLBI.
3)
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.
4)
Kasus Century.
Tahun 2017.
Era Presiden Jokowi.
Hak angket DPR.
1)
KPK selidiki korupsi e-KTP.
Melibatkan Ketua DPR RI.
Setya Novanto.
Tahun 2024.
Wacana hak angket DPR.
Dugaan pemilu curang.
(Sumber idn)
