.png)
PDIP
HAK ANGKET DPR HAL BIASA TAK MENAKUTKAN
Oleh: Drs. HM Yusron Hadi,MM
Deddy
Sitorus PDIP minta.
Hak
angket DPR
Terkait
Pemilu 2024.
Tak
perlu diframing (bingkai).
Seperti
drama menakutkan.
Pasalnya hak angket
Bagian sejarah Indonesia.
Pada semua presiden.
Sejak Presiden Soekarno.
Hingga Presiden SBY.
Kamis (29/2/2024).
Menurut Deddy.
Tahun 1950-an.
Era Presiden Sukarno.
1)
Hak angket devisa.
Era Presiden Soeharto.
1)
Hak angket Pertamina.
Era Presiden Gus Dur.
1)
Hak angket Bulog Gate.
2)
Hak angket Brunei Gate.
Era Presiden Megawati.
Hak angket Dana Non
Budget Bulog.
Era Presiden SBY.
1)
Hak angket Pertamina.
2)
Hak angket impor beras.
3)
Hak angket kasus BLBI.
4)
Hak angket DPT Pemilu 2009.
5)
Hak angket Bank
Century.
Era Presiden Jokowi
Tahun 2017.
Hak angket KPK.
"Jadi hak angket.
Bukan drama menakutkan.
Tapi sekarang ada framing.
Seolah-olah hak angket.
1)
Salah.
2)
Bertentangan konstitusi.
3)
Melawan nalar public.
4)
Dianggap haram.
Jumat (1/3/2024).
Pemilu 2024.
Banyak pertanyaan.
1)
Politik Bansos.
2)
Politik uang.
3)
Pengerahan apparat.
4)
Intimidasi.
5)
Quick count.
6)
Sirekap KPU error.
7)
Dan lainnya.
Semua harus dibuka.
Agar jelas.
Hak angket DPR.
Sesuai konstitusi.
Deddy jelaskan.
Ada upaya gembos hak angket.
1)
Ancaman individu.
2)
lntimidasi.
Praktik Orde Baru.
Yang tak sejalan.
1)
Diinjak.
2)
Dihilangkan.
Hak angket DPR.
1)
Bukan soal menang kala.
2)
Dapat suara berapa.
Tapi pemerintah.
Tanggung jawab Pemilu.
1)
Jujur.
2)
Adil.
3)
Langusng.
4)
Umum
5)
Bebas rahasia.
Pemilu jurdil dan luber.
Hasil resmi KPU.
1)
Belum ada.
2)
Jangan anti hak angket.
Fungsi positif hak angket.
1)
Pengawasan Lembaga Legislatif.
Pada kerja eksekutif.
2)
Tingkatkan transparan pemerintahan.
3)
Akuntabilitas pemerintah.
4)
Dasar perbaikan kebijakan.
5)
Sarana pendidikan politik.
6)
Proses busuk tak terulang.
(Sumber
Deddy Sitorus)
.png)
.png)
