17603. MUHAMMADIYAH USUL EVALUASI SIDANG ITSBAT KEMENAG

 

MUHAMMADIYAH USUL EVALUASI SIDANG ITSBAT KEMENAG

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M

 

 

 

 

 

Sekretaris Umum

Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Abdul Mu'ti.

 

Usul agar sidang isbat dievaluasi.

Karena:

1)                Tak penting.

2)                Tak ada gunanya.

 

 

Ada 3 alasan.

Sidang isbat perlu dievaluasi.

 

Yaitu:

1)        Umat lslam mampu pakai hisab.

2)        Tak berguna.

3)        Sumber gaduh.

 

"Sejak awal kami usul.

Agar sidang isbat dievaluasi.

Ada 3 alasan," kata Mu'ti.

 

Jumat (21/4/2023).

 

1.        Umat lslam mampu pakai hisab.

Saat ini.

Umat Islam mampu tetapkan:

1)        Awal dan akhir Ramadan.

2)        1 Syawal.

 

Pakai hisab.

 

"Semua umat Islam.

Muhammadiyah, NU, dan lainnya.

Pakai hisab tentukan waktu," lanjut dia.

 

2.        Tak berguna.

 

Sidang isbat kandung istilah trivialitas.

Dan redundancy.

 

Yaitu kegiatan tak berguna.

Sebab mengulang.

Tak penting.

Contohnya.

Pemerintah punya kriteria hilal.

1)                Posisi bulan 3 derajat.

2)                Elongasi 6,4.

 

Jika hasil hisab.

Tak penuhi ketentuan.

 

Maka ditolak.

Padahal sudah tahu hasilnya.

missal hasil hisab:

1)        Di bawah 3 derajat.

2)        Elongasi kurang 6,4.

 

Dalam sidang isbat ditolak.

Kenapa sidang isbat.

Jika ditolak juga," jelasnya.

3. Sumber gaduh.

Sidang itsbat sumber:

1)                Gaduh.

2)                Perpecahan.

 

Sebab ada pihak merasa:

1)                Sesuai pemerintah.

2)                Berbeda.

Muncul rasa:

1)        Menang atau kalah.

2)        Sesuai pemerintah atau tidak.

 

"Penolakan salat Idul Fitri.

Di beberapa tempat.

 

Karena dianggap:

1)        Lebih dulu.

2)        Beda dengan Pemerintah.

Dalam Negara Pancasila.

Dan UUD 45.

Mengatur kemerdekaan warganya.

Menjalankan ibadah sesuai agama.

Dan kepercayaannya.

Dia minta pemerintah membuka diri.

Agar penentuan:

 

1)                Awal Ramadan.

2)                Akhir Ramadan.

 

Dikembalikan kepada umat masing-masing.

 

Sehingga tak ada kesan.

Berbeda dan melawan pemerintah.

 

"Harusnya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk.

Untuk memeluk suatu agama.

Dan ibadah sesuai agama.

Dan kepercayaannya," kata Mu'ti.

 

"Coba pemerintah buka diri.

  Sidang isbat dievaluasi.

 Dikembalikan masing-masing.

 

Agar tidak ada kesan:

1)                Berbeda.

2)                Melawan pemerintah.

 

Tak dibenturkan kepentingan tertentu," pungkas Mu'ti.

(sumber detik)

Read More