.png)
MUHAMMADIYAH STOP RAKUS KUASA TAMBAH MASA JABATAN
KADES
Oleh:
Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Penuh Nafsu Kekuasaan.
LHKP PP Muhammadiyah.
Desak stop.
Usulan tambah masa jabatan.
Kepala Desa
Para Kepala Desa demo.
Di depan Gedung DPR.
Jakarta Pusat.
Rabu (25/1/2023).
Tuntut masa jabatan kepala desa.
Dari 6 tahun jadi 9 tahun.
Mereka minta DPR merevisi.
UU Nomor 6 Tahun 2014.
Tentang Desa.
Pengamat Politik.
Lembaga Hikmah dan
Kebijakan Publik (LHKP).
Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
Ridho Al-hamdi minta.
Agar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Stop tuntutan
perpanjangan.
Masa jabatan kepala desa.
Dari 6 tahun jadi 9 tahun.
Hingga 3 periode.
Ridho mengatakan.
Masa jabatan kades.
Jadi 9 tahun terlalu lama.
Potensi buka celah.
Kejahatan dan seleweng sistematis.
Penuh kepentingan politik.
Bukan kepentingan rakyat luas.
Jika usulan disetujui.
Jadi 9 tahun.
Maka jadi alat kekuasaan.
Untuk amankan Pemilu 2024.
Ternyata pilkades jadi 9 tahun.
Maka motif politiknya.
Kenapa tidak untuk presiden?
DPR agar utamakan.
Kepentingan raakyat luas.
Ketimbang politik praktis.
Yaitu tolak usulan perpanjangan.
(Sumber muhammadiyah)
