12671. RAY KETUA PARTAI TAK SIAP PEMILU 2024 MUNDUR SAJA

 

RAY KETUA PARTAI TAK SIAP PEMILU 2024 MUNDUR SAJA

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

Pakar: Parpol yang Tak Siap Ikut Pemilu 2024.

Lebih Baik Mundur Saja.

 

Pakar politik Ray Rangkuti.

Merespon wacana pemilu 2024 mundur.

 

Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima).

 

Ray Rangkuti mengusulkan.

Bahwa  partai politik.

 

Yang tak siap ikut Pemilu 2024.

 

Sesuai jadwal.

 

Untuk mundur.

Dari kontestasi pesta akbar demokrasi.

 

Hal itu merespons wacana penundaan pemilu 2024.

 

Yang digaungkan beberapa ketua umum partai politik belakangan ini.

 

Keputusan untuk mundur.

 

Adalah hak konstitusional.

Yang diatur dalam UUD 1945.

"Bagi parpol atau warga.

 

Yang tidak siap.

 

Untuk ikut jadwal pemilu/pilkada tahun 2024.

 

Dapat memakai hak konstitusional.

 

 Dengan menyatakan tidak ikut.

Dalam perhelatan pemilu/pilkada 2024.

 

Menyatakan mundur.

 

Atau tidak memakai hak pilih dan dipilih.

 

Itu hak yang dijamin oleh konstitusi," kata Ray.

 

Dalam keterangan resminya, Selasa (1/3).

Ray menolak pemunduran jadwal pemilu.

Dan perpanjangan masa jabatan presiden.

 

Ada 5 argumen menolak pemilu ditunda, yaitu:

1.      Kepastian regulasi pemilu  ajeg.

Salah satu syarat utama negara demokratis.

 

2.      Jabatan Presiden sudah diatur UUD 1945.

Dibatasi hanya 2 periode.

Dengan rentang 5 tahun masa jabatan.

 

3.      Nasib Pilkada serentak 2024 jika jadwal pilpres/pileg 2024 ditunda.

 

4.      Faktor covid dan besarnya dana.

 

Terbantahkan oleh kejadian faktual.

Tahun 2020 dilaksanakan pilkada serentak.

Di 270 daerah di Indonesia.

Saat pandemi covid 19 menuju puncaknya.

 

5.      Mayoritas pemilih  sudah menolak ide 3 periode jabatan presiden.

 

Pergantian kepemimpinan.

Tak sekadar memastikan kekuasaan dibatasi.

Dan tidak absolut.

 

Tapi juga memastikan adanya kesempatan sama.

 

Bagi warga untuk berpartisipasi.

Dalam sirkulasi politik," kata Ray.

Jabatan Presiden sudah diatur UUD 1945.

Dibatasi hanya 2 periode.

Dengan rentang 5 tahun masa jabatan.

 

Jika ingin mengubah.

Harus lewat amendemen UUD 1945.

Dia bertanya bagian mana.

Yang akan diubah.

 

Apakah durasi masa jabatan presiden.

 

Atau presiden dengan legislative.

Atau kewenangan menetapkan jadwal pemilu.

Dan lainnya.

"Tawaran prof Yusril.

Untuk memasukkan unsur bencana alam.

 

Sebagai alat memundurkan jadwal pemilu.

 

Dapat berakibat panjang.

Bagi kepastian masa jabatan presiden," kata Ray.

 

Ketum Partai Bulan Bintang (PBB).

 Yusril Ihza Mahendra.

 

Mempat mengusulkan.

Adanya penambahan pasal baru dalam UUD 45.

 

Jika pemilu 2024 ditunda.

 

Yakni pemilu tidak dapat dilaksanakan.

 

Karena terjadinya: perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi.

Ray mempertanyakan nasib Pilkada serentak 2024.

Jika jadwal pilpres/pileg 2024 ditunda.

 

Bila tetap dilaksanakan.

Maka argumentasi penundaan Pemilu 2024 karena bencana alam.

 

Dan alasan anggaran  terbantahkan.

Penundaan Pemilu 2024 melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.

 

Tentang keharusan  pelaksanaan pemilu/pilkada serentak.

Jika mundur, berarti akan banyak daerah.

Akan dipimpin penjabat daerah.

 

Hampir seluruh daerah di Indonesia.

 

Akan dipimpin oleh penjabat dalam setidaknya 2 tahun.

 

Bahkan ada yang 4 tahun," kata Ray.

Faktor covid dan besarnya dana.

 

Terbantahkan oleh kejadian faktual.

Pada tahun 2020.

Indonesia melaksanakan pilkada serentak.

Di 270 daerah di Indonesia.

 

Saat pandemi covid 19 sedang menuju puncaknya.

"Saat sama.

Ekonomi Indonesia mengalami stagnasi.

Jika tidak disebut kemunduran.

 

Pilkada justru dinyatakan salah satu jawaban atas dua hal itu.

 

Memastikan daerah mendapat kepala daerah definitive.

 

Untuk memastikan pejabat politik daerah.

Sekaligus menggairahkan ekonomi," kata dia.

 

Pendapat mayoritas pemilih di Indonesia.

Sudah menolak ide 3 periode jabatan presiden.

"Penolakan oleh pemilih juga  terhadap ide perpanjangan masa jabatan presiden," kata dia.

 

(Sumber CNN)