30698. ADA 4 SYARAT AWAL KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

 

ADA 4 SYARAT AWAL KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

WAKIL Ketua DPR RI.

Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Rachmat Gobel tegaskan.

 

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai.

 

Jadi tanggung jawab Badan Usaha.

 

Bukan beban APBN.

 

Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023.

Atur jaminan kereta cepat.

 

Menurut Gobel.

APBN tak adil.

 

Bagi rakyat umum.

Apalagi ada investasi asing.

 

APBN Terikat Permanen dan Tak Adil

“APBN terikat permanen.

 

Pada kegiatan Badan Usaha.

APBN tak adil," jelas Gobel.

 

APBN bagi maslahat umum.

Presiden Jokowi punya banyak legacy.

 

Memimpin Indonesia.

Tercemar persepsi negatif,” ujar Gobel.

 

 Jumat (22/9/2023).

 

Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.

Bisa dipahami.

Agar proyek selesai.

 

Tapi tak beres.

Dalam rencana.

 

Pemerintah penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI.

Total Rp7,5 triliun.

 

1)        Tahun 2021 = Rp4,3 triliun.

2)        Tahun 2022 = Rp3,2 triliun.

 

Dana PMN ke KAI.

Semua untuk kereta cepat,” kata Gobel.

 

Kini kereta cepat sudah selesai.

Mestinya segala biaya.

Tanggung jawab Badan Usaha.

 

“Jangan APBN lagi.

Apalagi permanen,” tandas Gobel.

 

Gobel ingatkan.

Hal itu.

Tanggung jawabnya.

 

Sebagai wakil rakyat.

Dan warga negara.

 

“Bukan tak setuju kereta cepat.

Dari awal saya dukung.

 

Tapi batas wajar.

Maslahat bagi rakyat luas.

 

Tak perlu berlebihan.

Mesti bersifat B to B saja,” tegas Gobel.

 

Yaitu bisnis ke bisnis.

 

Urutan proyek kereta cepat.

 

A.       1 Oktober 2015.

Tiongkok menang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

 

B.       Tiongkok Menang Proyek Kereta Cepat Karena Tak Pakai Dana APBN

 

Tiongkok menang terhadap Jepang.

Karena 4 hal.

 

1.        Tak pakai dana APBN.

2.        Skema business to business (B to B).

 

3.        Tak minta jaminan pemerintah.

4.        Biaya lebih murah.

 

1)        Cina US$5,595 miliar.

2)        Jepang US$6,223 miliar.

C.       Pada 16 Oktober 2015.

Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Konsorsium BUMN Indonesia-Tiongkok.

 

D.       Pada 21 Januari 2016.

Presiden groundbreaking di Walini.

 

Tak dihadiri Menteri Perhubungan.

Ignasius Jonan.

 

E.       Pada tahun 2018.

Biaya bengkak jadi US$6,071 miliar.

 

F.        Target 2018 selesai .

Tak tercapai.

 

G.      Pada  6 Oktober 2021.

 

Perpres No 93 Tahun 2021.

Amendemen Perpres No 107 Tahun 2015.

 

Pimpinan konsorsium BUMN Indonesia.

Beralih dari Wijaya Karya ke PT KAI.

 

Rute beralih jadi ke Padalarang.

 

Aturan itu juga katakan.

Bisa pakai dana APBN.

Dan jaminan pemerintah.

 

Maka 4 faktor .

Yang memenangkan China.

 

Membangun kereta cepat.

Sudah dilanggar semua.

 

Biaya bengkak lagi jadi US$7,97 miliar.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Permenkeu No.89/2023.

 

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah.

 

Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat.

Jakarta dan Bandung.

 

Permenkeu 31 Agustus 2023.

Berlaku efektif 11 September 2023.

 

(sumber tempo)