Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Showing posts with label SUMBER KONFLIK TAK ADIL PADA RAKYAT. Show all posts
Showing posts with label SUMBER KONFLIK TAK ADIL PADA RAKYAT. Show all posts

Sunday, May 21, 2023

18972. JUSUF KALLA SUMBER KONFLIK SIKAP TAK ADIL PADA RAKYAT

 


JUSUF KALLA SUMBER KONFLIK SIKAP TAK ADIL PADA RAKYAT

Oleh:  Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12.

 Jusuf Kalla.

 

Singgung pentingnya.

1)        Keadilan.

2)        Kesejahteraan.

Di Indonesia.

 

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12.

 Jusuf Kalla.

 

Singgung pentingnya keadilan.

Dan kesejahteraan.

Di Indonesia.

 

Indonesia merdeka tahun 1945.

Sudah 77 tahun silam.

 

Tapi ada potensi konflik.

Bisa terjadi kapan saja.

 

Sebab rakyat merasa.

Tak dapat keadilan.


JK singgung 15 konflik besar.

Di Indonesia.

 

Makan banyak korban.

Mayoritas soal ketidakadilan.

 

Misalnya.

Awalnya.

 

Poso bukan konflik agama.

Tapi konflik soal keadilan politik.

 

Faktor keadilan.

Jadi fondasi penting.

Dalam hidup semua.

 

Juga  kesejahteraan.

Selalu jadi tujuan.

Bangsa apa saja," kata JK.

 

 Milad ke-21 PKS.

Istora Senayan Jakarta.

Sabtu (20/5/2023).


JK singgung peran partai politik.

Dalam sistem pemerintahan.

 

Harus menciptakan keadilan.

Bagi rakyat  Indonesia.

 

Ia minta.

Agar keadilan bangsa dan negara.

 

Jadi tanggung jawab.

Harus dilakukan sepenuhnya.


JK bahas pentingnya perubahan.

Dalam tiap era.


Tapi dengan syarat.

Sempurnakan yang kurang.

Zaman sebelumnya.

 

Dia bahas.

Lengsernya Presiden ke-1 da ke-2.

 

Akibat revolusi.

Yang terus terjadi.


"Tahun 1966.

Menjatuhkan Bung Karno.

 

Tahun 1998.

Menjatuhkan Pak Harto.

 

Hal itu.

Tak baik bagi suatu bangsa.

 

Timbul batasan jabatan presiden.

Siapa pun yang ingin keluar.

 

Dari batasan itu.

Berarti melanggar kehendak rakyat," ujarnya.


(sumber CNN)